• Tentang Kami
  • Pedoman Pemberitaan Media Siber
Akademika,id
  • Home
  • Sulut
  • Politika
  • Nusantara
  • Humaniora
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Kampus
  • Opini
No Result
View All Result
  • Home
  • Sulut
  • Politika
  • Nusantara
  • Humaniora
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Kampus
  • Opini
No Result
View All Result
Akademika.id
No Result
View All Result

Wah, Ada Pasangan Calon Kepala Daerah Miliki Harta Minus Rp15 Juta

Admin by Admin
5 November 2020
Home Berita Utama
Share on FacebookShare on Twitter

Akademika.id, Manado – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango peringatkan calon kepala daerah (cakada) cermat atas kepentingan ekonomi donatur yang mensponsori mereka dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020.

Hal ini disampaikan dalam Pembekalan Cakada Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dan Nusa Tenggara Barat (NTB), bertempat di Aula Mapalus Kantor Gubernur Sulut, Kota Manado, Kamis (5/11/2020). Sedangkan, peserta webinar di NTB mengikuti pembekalan secara daring.

“Hasil survei KPK di tahun 2018 menunjukkan sebanyak 82,3 persen dari calon kepala daerah yang diwawancarai menyatakan adanya donatur dalam pendanaan pilkada. Bahkan, pembiayaan pilkada oleh sponsor tidak hanya terbatas pada masa kampanye,” ujar Nawawi sebagaimana siaran pers yang diterima melalui Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding, Kamis (5/11/2020).  

Sumbangan donatur yang kebanyakan adalah pengusaha, ungkap Nawawi, mempunyai konsekuensi pamrih untuk mendapatkan kemudahan perizinan dalam menjalankan bisnis, keleluasaan mengikuti pengadaan barang dan jasa pemerintah, dan keamanan dalam menjalankan bisnisnya.

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan (LHK) cakada yang disampaikan kepada KPK, rata-rata total harta pasangan calon mencapai Rp18,03 Miliar. Bahkan, ada satu pasangan calon yang memiliki harta minus Rp15,17 Juta.

Sementara, survei KPK di 2018 memperlihatkan kebutuhan dana untuk ikut pilkada di tingkat kabupaten atau kota adalah Rp5-10 Miliar. Sedangkan untuk menang harus menyediakan uang sekitar Rp65 Miliar.

“Survei KPK di 2018 itu bertanya kepada cakada, apakah orang yang menyumbang atau donatur ini mengharapkan balasan di kemudian hari saat para cakada menjabat? Jawabannya, sebagian besar cakada, atau 83,80 persen dari 198 responden, menyatakan akan memenuhi harapan tersebut ketika dia menjabat,” lanjut Nawawi.

Kebutuhan dana proses Pilkada, sebut Nawawi, mencakup beberapa hal, yakni uang mahar kepada Partai Politik pendukung, advertensi (iklan di media, alat peraga di tempat umum, umbul-umbul, kaus, baliho), sosialisasi kepada konstituen (transportasi, rapat kader, tatap muka dengan calon pemilih, pertemuan terbatas dan rapat umum), honor saksi di Tempat Pemungutan Suara (TPS), gratifikasi kepada masyarakat pemilih dalam bentuk barang, uang, janji atau beli suara (sumbangan natura, serangan fajar), serta biaya penyelesaian hukum konflik kemenangan pilkada (tentatif).

Sebelumnya, saat membuka kegiatan, Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur Provinsi Sulut Agus Fatoni menyebutkan pentingnya proses pilkada. Cara dan pelaksanaan pilkada yang baik dan berintegritas, kata Agus, pada akhirnya akan memunculkan kepala daerah yang berkualitas dan berintegritas.

“Proses pilkada penting. Dari proses politik pemilihan kepala daerah yang baik dan berintegritas akan menghasilkan kepala daerah yang baik dan berintegritas juga. Proses pilkada yang berintegritas inilah tanggung jawab kita semua, pemerintah, KPU, Bawaslu, KPK, dan partai politik,” pesan Agus.

Dari sisi pemerintahan, sambung Agus, pelaksanaan pilkada bukanlah tujuan akhir. Tujuan utamanya adalah sesuai sasaran otonomi daerah, yakni mewujudkan proses demokrasi politik melalui partai politik dan DPRD, terpenuhinya pembagian kewenangan administrasi pemerintahan pusat dan daerah, termasuk dalam manajemen birokrasi dan sumber keuangan, serta mewujudkan peningkatan indeks pembangunan manusia, sehingga kesejahteraan masyarakat setempat menjadi lebih baik.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulut Herwyn JH Malonda menekankan perlunya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pilkada. Di Sulawesi Utara, menurutnya, sampai saat ini sudah ada 69 ASN yang direkomendasikan oleh Bawaslu untuk diberikan sanksi oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

“Berdasarkan rangking kerawanan politik uang, Sulawesi Utara berada di peringkat kedua teratas. Karenanya, yang paling penting adalah edukasi kepada konstituen untuk dapat memilih cakada yang menurut mereka berintegritas. Modus politik uang kini sudah canggih, bukan sekedar sebar uang, tapi juga sudah masuk ke sistem e-money, termasuk pemberian paket data internet ke warga,” tutur Herwyn.

Pelaksana Harian (Plh) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Ilham Saputra meminta seluruh cakada dan pemilih bersama-sama mewujudkan pilkada berintegritas. KPU, sebutnya, mendorong peserta pilkada menandatangani pakta integritas. KPU telah pula mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Dana Kampanye (Sidakam), di mana salah satu tujuannya adalah mendorong keterbukaan informasi keluar-masuk dana kampanye peserta pilkada.

Pembekalan ini merupakan yang keempat setelah sebelumnya diberikan kepada cakada dan penyelenggara pilkada di 12 wilayah, yakni Provinsi Bangka Belitung, Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Banten, kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Sumatera Utara, Kalimantan Utara, Gorontalo, dan Maluku Utara.

Pembekalan berikutnya rencananya akan diselenggarakan di Kepulauan Riau pada 10 November 2020 untuk empat wilayah lainnya, yaitu Kepulauan Riau, Lampung, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Kalimantan Timur. (ika)

Tags: Agus FatoniBawasluHerwyn MalondaKPKKPUPilkadaPilkada 2020
Admin

Admin

Next Post
KPK Imbau Wapu Pajak di Manado Kooperatif terkait Alat Rekam Pajak Online

KPK Imbau Wapu Pajak di Manado Kooperatif terkait Alat Rekam Pajak Online

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Recommended.

Pembahasan Menarik Pengurus PMKRI Saat Bertemu Rektor Unika De La Salle Manado

Pembahasan Menarik Pengurus PMKRI Saat Bertemu Rektor Unika De La Salle Manado

20 Februari 2021
Polda Sulut Amankan Tiga Tersangka Jaringan Lintas Provinsi Beserta 30 Gram Sabu

Polda Sulut Amankan Tiga Tersangka Jaringan Lintas Provinsi Beserta 30 Gram Sabu

26 September 2020

Trending.

BMKG Deteksi Bibit Siklon Tropis 94W, Sulut dan Malut Waspada!

BMKG Deteksi Bibit Siklon Tropis 94W, Sulut dan Malut Waspada!

13 April 2021
Fransiskus dan Fineke Pimpin AJI Manado Periode 2021 – 2024

Fransiskus dan Fineke Pimpin AJI Manado Periode 2021 – 2024

26 Maret 2021
Perkembangan Terkini Kasus Covid-19 di Sulut

Perkembangan Terkini Kasus Covid-19 di Sulut

23 Maret 2021
Konferta V AJI Manado, Lynvia dan Fernando Akhiri Masa Tugas

Konferta V AJI Manado, Lynvia dan Fernando Akhiri Masa Tugas

26 Maret 2021
Pernyataan Rois Syuriah PBNU Terkait Proses Vaksinasi

Ada Gejala Setelah Vaksinasi Covid-19, Ini Penjelasannya

2 April 2021
Akademika.id

Adalah portal berita berdomisili di Manado, Sulawesi Utara, yang terbit perdana pada 1 September 2020. Didirikan oleh para alumni Universitas Negeri Manado (Unima) di Tondano.

Follow Us

Kategori

  • Berita Utama
  • Gaya Hidup
  • Humaniora
  • Kampus
  • Nusantara
  • Olahraga
  • Opini
  • Politika
  • Sulut

Tag

banjir manado Bawaslu BNPB Brigadir Jenderal TNI (Mar) Donar Philip Rompas Covid-19 DAK Danlantamal VIII Dinas Dikda Sulut Doni Monardo dr Reisa Brotoasmoro dr Steaven Dandel Ellen Joan Kumaat Felly Estelita Runtuwene Felly Runtuwene Grace L Punuh Irjen Pol Panca Putra Jacksen F Tiago Julyeta Paulina Amelia Runtuwene Kapolda Sulut Kapolri Kolonel Pnb Abram Tumanduk Kombes Pol Jules Abraham Abast Komisi IX DPR RI Lanud Sam Ratulangi Manado Minahasa Selatan Olly Dondokambey Persipura Jayapura Pilkada Pilkada Sulut PMKRI Manado PMKRI Tondano Polda Sulut PP PMKRi Presiden Jokowi Prof Wiku Adisasmito Raditya Jati Ricky Nelson Sulut Sulut United Unika De La Salle Manado Unima Unsrat vaksinasi Vaksin Covid-19

Recent News

Siklon Tropis Surigae Meningkat, Sembilan Provinsi Diminta Tingkatkan Kesiapsiagaan

Siklon Tropis Surigae Meningkat, Sembilan Provinsi Diminta Tingkatkan Kesiapsiagaan

17 April 2021
Grace Punuh Pantau UKK SMK di Bitung

Grace Punuh Pantau UKK SMK di Bitung

14 April 2021
  • Tentang Kami
  • Pedoman Pemberitaan Media Siber

© 2020 - Akademika.id - Host by ManadoWebHost

No Result
View All Result
  • Home
  • Sulut
  • Nusantara
  • Politika
  • Kampus
  • Humaniora
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Opini
  • Tentang Kami

© 2020 - Akademika.id - Host by ManadoWebHost